Kasus Kebakaran Hutan: 15 Korporasi Dibidik, 26 Izin Perusahaan Dibekukan

Penindakan Karhutla Diperluas hingga Korporasi

Beritaterbaik.com – Kementerian Kehutanan memperluas penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dengan menempatkan korporasi sebagai salah satu fokus utama. Saat ini, terdapat 46 perkara yang tengah berjalan, melibatkan 15 perusahaan serta 31 pihak perorangan.

Dua perkara telah mencapai status lengkap atau P21, sedangkan puluhan perkara lain masih berada dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Perkembangan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Rabu, 16 September 2026.

“Secara singkat untuk penegakan hukum di Gakkum Kehutanan, sedang ada 46 kasus yang berproses: 15 korporasi dan 31 perorangan. Dengan status yang macam-macam, sudah ada dua yang P21, sebagian masih penyidikan dan penyelidikan,” kata Raja Juli.

Penanganan perkara tersebut menegaskan bahwa kasus karhutla tidak semata diarahkan kepada pelaku di lapangan. Pemerintah juga menelusuri dugaan keterlibatan badan usaha, termasuk perusahaan besar, agar pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara menyeluruh.

26 Izin Usaha Dibekukan

Selain proses pidana dan penyidikan, Gakkum Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 perusahaan. Sanksi yang diterapkan berupa pembekuan izin usaha, yang berbeda dengan pencabutan izin secara permanen.

“Di Gakkum kami, di Gakkum Kemenhut, sudah ada 26 perusahaan atau korporasi yang sudah kami bekukan izin usahanya,” ujarnya.

Pembekuan izin diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong pembenahan perusahaan. Korporasi yang terkena sanksi juga dibebani kewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak oleh kegiatan usaha mereka.

“Pertama pembekuan izin usaha, kedua paksaan pemulihan lingkungan. Mereka harus melakukan pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum,” katanya.

Artinya, penyelesaian administratif tidak hanya berbentuk penghentian sementara ruang gerak usaha. Ada kewajiban nyata untuk memperbaiki kerusakan ekosistem. Pemulihan lingkungan menjadi unsur penting karena dampak kebakaran tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan.

Apabila pemeriksaan menemukan petunjuk adanya tindak pidana, langkah penegakan hukum dapat berlanjut. Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk membawa perkara korporasi ke jalur pidana.

“Dan ketiga, apabila ada indikasi pidana terhadap korporasi tersebut, maka akan kita lanjutkan ke tindak pidana yang akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” lanjut Raja Juli.

Penegakan Hukum untuk Pelaku Besar dan Kecil

Raja Juli menekankan bahwa pembekuan izin bukan keputusan akhir untuk mencabut izin perusahaan secara tetap. Kebijakan itu merupakan sanksi administratif yang dimaksudkan untuk memperbaiki kepatuhan dan kinerja korporasi.

“Ada istilahnya itu sanksi administratif pembekuan izin usaha. Itu bagian dari cara kita melakukan perbaikan terhadap kinerja mereka,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam pemberantasan karhutla. Proses hukum tidak boleh hanya menyentuh masyarakat atau pelaku kecil, sementara pihak yang memiliki skala usaha besar tidak diperiksa secara serius.

“Pak Presiden selalu mengatakan jangan sampai penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.

Karena itu, 15 korporasi dan 31 perorangan tetap diproses sesuai perkembangan masing-masing perkara. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab atas kebakaran lahan pada siapa pun yang terbukti terkait, tanpa membedakan status pelaku.

“Jadi tadi saya katakan, di kami berproses sekarang ada 15 korporasi, korporasi besar, dan 31 perorangan. Jadi semuanya kita lakukan berkeadilan,” tegasnya.

Lima Langkah Menghadapi Ancaman Karhutla

Penegakan hukum merupakan satu dari lima langkah terpadu pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Empat unsur lainnya mencakup operasi modifikasi cuaca, water bombing, penguatan satuan tugas di darat, serta keterlibatan masyarakat.

Kelima unsur tersebut saling berkaitan. Operasi modifikasi cuaca dan water bombing membantu menekan serta memadamkan api, sementara satgas darat dibutuhkan untuk pengawasan dan penanganan langsung di lokasi. Di sisi lain, penegakan hukum dimaksudkan untuk memberi efek jera. Partisipasi warga dan pelaku usaha tetap menentukan karena pencegahan pembakaran jauh lebih penting daripada penanganan setelah api meluas.

Pemerintah memperkuat personel pada enam provinsi yang rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sekitar 5.000 pegawai Kementerian Kehutanan, terutama Polisi Kehutanan, akan diperbantukan ke daerah-daerah tersebut.

Penambahan kekuatan TNI dan Polri juga disiapkan. Langkah ini diambil karena El Nino kuat diperkirakan masih berlangsung sekitar satu setengah bulan. Kondisi hujan alami yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada awal Oktober berpotensi mundur hingga akhir Oktober atau awal November.

Situasi itu membuat pencegahan pembukaan lahan dengan pembakaran menjadi semakin mendesak. Pembakaran untuk pembersihan kawasan perkebunan berisiko memperbesar ancaman saat cuaca kering masih bertahan dan curah hujan belum kembali normal.

“Kalau semua faktor yang saya katakan tadi OMC berjalan, water bombing berjalan, satgas darat kuat, penegakan hukum jalan tapi kalau tidak ada partisipasi masyarakat, terutama kesadaran untuk bersama-sama tidak melakukan pembakaran lahan untuk melakukan land clearing perkebunan,” katanya.

Pesan tersebut ditujukan kepada semua pihak, baik individu maupun perusahaan. Upaya pengerahan personel, dukungan pemadaman udara, penegakan sanksi, serta pemulihan lingkungan akan sulit menghasilkan dampak maksimal apabila pembakaran lahan terus terjadi.

“Sekali lagi masyarakat ini yang kecil maupun yang besar, perorangan maupun korporasi, maka sungguh effort yang sudah kita lakukan ini akan sia-sia,” pungkasnya.