BGN Minta Kepala Dapur Kalitengah Dicopot Buntut Keracunan MBG di Sidoarjo

431 Santri Dirawat Setelah Insiden Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Usulkan Pencopotan Kepala Dapur

Beritaterbaik.com – Sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjalani penanganan medis setelah mengalami gejala keracunan makanan. Peristiwa ini terjadi setelah para santri menyantap hidangan yang disediakan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total sekitar 1.000 santri yang mengonsumsi menu pada hari kejadian, hampir separuhnya dilaporkan membutuhkan intervensi kesehatan, mulai dari perawatan inpatient di rumah sakit hingga penanganan ringan sesuai tingkat gejala masing-masing.

Insiden ini langsung memicu respons tegas dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengoordinasikan distribusi pangan bergizi bagi kelompok sasaran. Langkah paling menonjol adalah usulan pencopotan jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin, Kalitengah, Sidoarjo, yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan bagi pesantren tersebut.

BGN Jatuhkan Sanksi Internal: Pencopotan dan Suspensi 30 Hari

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengonfirmasi bahwa usulan pencopotan tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal yang ditempuh lembaga pascakejadian. Ia menegaskan bahwa penggantian pejabat akan dilakukan secara simultan dengan proses pemberhentian.

“Kemudian kami juga mengusulkan, ya, kepada kepala SPBPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan penggantian.”

Di samping usulan pencopotan, BGN juga memberlakukan suspensi berat terhadap operasional SPPG Sidoarjo Talang Angin, Kalitengah, selama 30 hari penuh. Artinya, selama satu bulan penuh, unit dapur tersebut tidak diperkenankan menjalankan aktivitas penyediaan makanan bagi penerima manfaat program. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi proses investigasi sekaligus memastikan tidak ada distribusi lanjutan sebelum penyebab pasti teridentifikasi.

Investigasi Bersama Dinas Kesehatan Masih Berlangsung

Hingga saat ini, tim BGN bersama Dinas Kesehatan terkait masih menelusuri akar penyebab keracunan. Sumedana menyatakan bahwa hasil penyelidikan akan diumumkan secara terbuka begitu seluruh data terkumpul.

“Dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan.”

Proses investigasi mencakup pemeriksaan rantai pasok bahan baku, prosedur pengolahan di dapur SPPG, kondisi penyimpanan, hingga kemungkinan kontaminasi pada tahap distribusi. Identifikasi penyebab yang akurat menjadi prasyarat sebelum program kembali berjalan di lokasi tersebut.

Pesantren Hanya Penerima Manfaat, Bukan Produsen Makanan

Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, menyampaikan bahwa kondisi kesehatan para santri tidak seragam. Sebagian harus dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan, sementara lainnya cukup mendapat penanganan sesuai tingkat gejala yang dialami.

“Santri sekitar 1.000, ya. Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya, kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda.”

Wahid menegaskan bahwa ia tidak menyangka peristiwa semacam ini akan menimpa santrinya. Ia juga meluruskan bahwa makanan yang dikonsumsi bukan diproduksi oleh pihak pesantren. Menu program disiapkan sepenuhnya oleh SPPG Kalitengah yang berkedudukan di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Pondok pesantren dalam hal ini berperan semata-mata sebagai penerima manfaat program, bukan sebagai pihak yang mengolah atau menyimpan bahan pangan.

“SPPG, bukan ditangani pesantren, tapi dari beliau, dari (SPPG) Kalitengah dan kami hanya menerima manfaat saja. Tidak benar kalau SPPG itu ada di pondok, tidak benar.”

Konteks Program MBG dan Peran SPPG

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menjamin akses pangan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk santri di lembaga pendidikan keagamaan. Dalam struktur pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional mendistribusikan tugas operasional kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah. Setiap SPPG bertanggung jawab atas pengadaan bahan, pengolahan, dan pengiriman makanan ke titik-titik penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Kehadiran SPPG di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menunjukkan bahwa cakupan layanan program menjangkau wilayah suburban di luar pusat kota. Namun, jarak antara dapur SPPG dan lokasi penerima manfaat seperti pesantren membuka potensi risiko pada rantai distribusi, terutama terkait suhu penyimpanan, waktu tempuh, dan penanganan logistik harian.

Implikasi bagi Kelanjutan Program

Insiden di Ponpes Manbaul Hikam menjadi ujian serius bagi tata kelola program MBG di tingkat operasional. Dengan 431 santri yang terdampak dalam satu hari, skala kejadian menunjukkan bahwa kegagalan pada satu titik distribusi dapat berdampak masif terhadap komunitas penerima. Suspensi 30 hari dan usulan pergantian kepemimpinan SPPG mengisyaratkan bahwa BGN memilih pendekatan korektif yang tegas, bukan sekadar perbaikan administratif ringan.

Bagi ribuan pesantren dan sekolah lain yang menjadi bagian dari jaringan penerima manfaat MBG di Jawa Timur maupun daerah lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa standar keamanan pangan pada setiap tahap—mulai dari pengadaan bahan mentah hingga penyajian akhir—harus diterapkan tanpa kompromi. Publik kini menunggu hasil investigasi resmi yang akan menentukan apakah penyebab keracunan bersifat insidental atau mengindikasikan kelemahan sistemik dalam prosedur operasional SPPG.