Important Visit: WNI Diduga Disekap dan Disiksa Sindikat Mafia Tambang di Malaysia

WNI Diduga Disekap dan Disiksa Sindikat Mafia Tambang di Malaysia

Important Visit – Kepolisian Malaysia sedang menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh sindikat tambang timah ilegal. Selain itu, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa mereka sedang berupaya keras untuk mengevakuasi korban tersebut dari negara tetangga. Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni, mengatakan bahwa Dittipidter sedang melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter) serta Atase Kepolisian Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia, dalam rangka penyelamatan dan pemulihan korban.

Kasus ini berawal dari laporan yang diterima oleh Atase Polri KBRI Kuala Lumpur pada 16 Mei 2026. Laporan tersebut menyebutkan bahwa seorang WNI asal Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan inisial DC, mengalami penyekapan dan penganiayaan oleh pelaku mafia tambang. Menurut keterangan awal, korban disuruh membawa timah dari Indonesia ke Malaysia sebagai bagian dari kontrak kerja yang diberikan dengan iming-iming upah tinggi. Namun, setelah tiba di Malaysia, DC justru menghadapi perlakuan kasar.

“Berdasarkan laporan awal, korban mengalami patah kaki dan cedera di bagian tangan serta kepala akibat kekerasan yang diduga dilakukan oleh pelaku penyelundupan timah ilegal,” ujar Irhamni di Jakarta, Minggu (18/5/2026).

Korban DC mengaku bahwa dirinya dipaksa bekerja keras di tambang tanpa jaminan keselamatan. Ia juga diceritakan dibujuk oleh pihak perekrut untuk tinggal di Malaysia sementara. Tindakan tersebut terungkap setelah korban memberikan keterangan kepada tim pengecek di KBRI. Setelah menerima laporan, Atase Polri langsung berkoordinasi dengan institusi setempat, yaitu Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kuala Langat, untuk mengecek kebenaran kondisi korban.

Tetapi, dalam proses investigasi, lokasi kejadian ternyata tidak berada di wilayah hukum IPD Kuala Langat, melainkan di IPD Sepang. Setelah mengidentifikasi perubahan lokasi, IPD Sepang segera mengerahkan Balai Polis Sungai Pelek untuk melakukan penyelamatan. Tim penyelamat berhasil menemukan korban DC dalam kondisi yang mengkhawatirkan, setelah mengecek ulang alamat tempat tinggalnya.

Menurut Irhamni, penyelidikan ini menunjukkan bahwa kelompok mafia tambang di Malaysia menggunakan metode penyekapan dan pemaksaan untuk memperoleh tenaga kerja murah. Para pekerja biasanya dibawa dari Indonesia dengan janji gaji yang menarik, namun segera dihadapkan pada kondisi yang berat dan seringkali terjadi kekerasan. Kasus DC menjadi salah satu contoh nyata dari praktik ini.

Menyusul dugaan penyiksaan, Polri bersama KBRI Malaysia terus mengejar tindakan lebih lanjut. Koordinasi antara kedua institusi sangat penting karena kasus ini melibatkan dua negara. Pihak KBRI Kuala Lumpur, khususnya Atase Polri, berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum dan diplomatik kepada korban.

Kepolisian Malaysia juga terus memperluas pencarian informasi terkait sindikat yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dengan adanya bukti-bukti yang terkumpul, berbagai langkah penyelidikan telah diambil untuk mengungkap pelaku dan mekanisme kerja yang dilakukan oleh mafia tambang. Selain itu, penegak hukum juga menginginkan adanya tindakan pencegahan terhadap kasus serupa di masa mendatang.

Peristiwa ini memicu perhatian masyarakat Indonesia, khususnya di daerah asal korban, Prabumulih. Warga setempat mengapresiasi upaya Polri dan KBRI Malaysia dalam menyelamatkan WNI yang menjadi korban. Selain itu, kasus ini menjadi contoh bagaimana kerja sama internasional dibutuhkan dalam menangani masalah migrasi tenaga kerja ilegal yang seringkali mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi.

Para pekerja yang diwajibkan bekerja di tambang timah ilegal sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan atau perlindungan hukum. Mereka dipaksa bekerja 12 jam sehari tanpa istirahat, dengan risiko cedera yang bisa terjadi setiap saat. Dengan kejadian seperti ini, Polri dan KBRI Malaysia berharap bisa meningkatkan protokol pengevakuasi dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam industri tambang di luar negeri.

Kasus DC juga mengingatkan bahwa industri tambang di Malaysia perlu diperiksa lebih lanjut, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan penyekapan. Pemerintah Indonesia terus memantau keberadaan warganya di luar negeri, terutama di negara-negara yang menjadi lokasi utama eksploitasi sumber daya alam. Koordinasi antar instansi, seperti Polri dan KBRI, menjadi kunci dalam menyelesaikan peristiwa serupa dengan cepat dan efektif.