Yenny Wahid: Kultur NU Itu Musyawarah, Bukan Chaos
Yenny Wahid Tegaskan Identitas NU: Musyawarah sebagai Jiwa Organisasi, Bukan Kekerasan
Beritaterbaik.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diwarnai ketegangan di luar arena sidang pleno. Massa simpatisan salah satu kandidat menyampaikan ketidakpuasan terhadap mekanisme persidangan, memicu suasana tegang yang baru mereda setelah beberapa waktu. Di tengah dinamika tersebut, putri almarhum Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, tampil memberikan penegasan tegas tentang apa yang sesungguhnya menjadi karakter organisasi terbesar di Indonesia itu.
Yenny hadir di Jombang pada Sabtu (29/8/2026) dan menyampaikan pandangannya bahwa ekspresi kemarahan hingga perusakan fasilitas publik tidak mencerminkan tradisi NU. Bagi organisasi yang telah berdiri lebih dari satu abad, cara menyelesaikan perselisihan internal telah lama tertanam dalam praktik musyawarah mufakat, bukan dalam aksi destruktif.
"Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan."
Penegasan ini bukan sekadar retorika. Sejak didirikan pada 1926 di Surabaya, NU memang mengadopsi prinsip deliberasi sebagai metode utama pengambilan keputusan. Dari tingkat ranting hingga muktamar, setiap perbedaan pandangan diarahkan ke ruang dialog. Ketika dinamika emosional melampaui batas dan berubah menjadi tindakan anarkis, Yenny menilai hal itu telah keluar dari koridor organisasi.
Menolak Ekspresi Kekecewaan Melalui Perusakan
Yenny secara spesifik menyebut bahwa pihak yang merasa kecewa atas hasil keputusan muktamar tetap berkewajiban menerima apa yang telah disepakati para muktamirin. Ia mengingatkan bahwa kekecewaan tidak boleh dituangkan dalam bentuk merusak fasilitas, termasuk mencongkel unit pendingin udara atau mengacak-acak properti di sekitar arena sidang.
"Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU."
Konteks penting di sini adalah bahwa Muktamar ke-35 merupakan forum tertinggi NU yang menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi seluruh elemen Nahdliyin. Menolak hasil secara fisik atau memaksakan kehendak di luar forum justru menggerus legitimasi proses itu sendiri.
Masa Idah Politik: Menjaga Jarak NU dari Arena Partai
Salah satu keputusan yang menjadi sorotan dalam muktamar ini menyangkut masa idah politik, yakni jeda waktu yang diwajibkan bagi seorang tokoh sebelum dapat menduduki jabatan tertentu di struktur NU. Yenny menilai kebijakan tersebut harus diterima karena telah menjadi kesepakatan kolektif para muktamirin.
Ia menjelaskan bahwa jarak antara NU dan partai politik merupakan kebutuhan struktural, bukan sekadar formalitas. Tanpa pemisahan yang jelas, organisasi keagamaan berskala nasional mudah terseret ke dalam kepentingan elektoral jangka pendek. Dengan menjaga jarak, NU tetap berada pada posisi netral terhadap seluruh partai dan tidak menjadi kendaraan bagi agenda politik praktis mana pun.
"NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan."
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa orientasi politik NU bersifat kebangsaan: mengurus persoalan rakyat, menjaga persatuan, serta mendorong kesejahteraan dan kemakmuran. NU tidak berpihak pada satu partai, melainkan pada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Masa idah politik menjadi salah satu instrumen untuk memastikan prinsip tersebut tidak tergerus oleh infiltrasi kepentingan elektoral.
AHWA dan Harapan atas Kepemimpinan Masa Depan
Muktamar ke-35 juga menghasilkan pembentukan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yakni majelis ulama yang bertugas memilih Rais Aam serta menentukan kandidat Ketua Umum PBNU periode mendatang. Yenny menyampaikan harapan besar bahwa para kiai yang duduk di AHWA mampu mengambil keputusan paling tepat untuk kedua posisi strategis tersebut.
"Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti."
AHWA sendiri merupakan mekanisme yang telah lama menjadi bagian dari tata kelola NU. Majelis ini terdiri dari ulama-ulama senior yang memiliki otoritas keilmuan dan pengalaman organisasi. Keputusan mereka bersifat final dalam konteks pemilihan kepemimpinan tertinggi, sehingga integritas proses di dalamnya menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi.
Yenny juga menyerukan agar seluruh muktamirin dan pihak terkait menerima serta menghormati keputusan yang dihasilkan para ulama. Ia menekankan bahwa NU kini memasuki abad kedua organisasinya, dan tantangan ke depan—baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik—memerlukan persatuan internal yang kokoh.
Pagar Nusa: Menjaga Maruah di Tanah Bersejarah
Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen, mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati mekanisme persidangan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pagar Nusa di arena muktamar semata-mata untuk menjalankan khidmah menjaga keamanan, ketertiban, dan marwah organisasi, bukan untuk mendukung kandidat atau kelompok tertentu.
Nabil mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan dinamika wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun dinamika itu tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Ia juga menyoroti lokasi muktamar: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan perjuangan para pendiri NU, termasuk K.H. Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab), salah satu tokoh sentral dalam sejarah organisasi.
"Sudah sepatutnya kita menjaga adab di hadapan para masyayikh. Jangan sampai di tempat yang menyimpan jejak perjuangan dan pengabdian beliau, kita justru mempertontonkan pertengkaran yang mencederai persaudaraan sesama Nahdliyin."
Ketegangan yang sempat terjadi di luar arena sidang akhirnya mereda setelah beberapa saat. Massa membubarkan diri dan suasana kembali kondusif. Namun insiden tersebut meninggalkan catatan penting: bahwa menjaga adab organisasi, terutama di ruang-ruang yang menyimpan memori kolektif perjuangan para pendiri, merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen Nahdliyin. Muktamar ke-35 bukan sekadar forum pemilihan kepemimpinan, melainkan juga ujian bagi kedewasaan politik internal NU di awal abad keduanya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Yenny Wahid?Yenny Wahid is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Yenny Wahid matter?Yenny Wahid matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.