Prabowo Sebut 3 Juta Keluarga Sudah Terdaftar Digitalisasi Bansos
Prabowo Sebut 3 Juta Keluarga Terdaftar dalam Sistem Digitalisasi Bansos
Beritaterbaik.com – Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan sistem perlindungan sosial nasional. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Prabowo Sebut 3 Juta Keluarga Sudah Terdaftar dalam sistem digitalisasi bantuan sosial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat diakses dengan lebih mudah, tepat sasaran, dan bermartabat oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2026 yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa digitalisasi pendaftaran bantuan sosial telah mencapai capaian signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Capaian Digitalisasi di Seluruh Indonesia
Menurut data yang disampaikan oleh Presiden, proses digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako (BPNT) telah beroperasi secara efektif di 153 kabupaten dan kota. Wilayah operasional ini mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa program ini telah tersebar luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.
Hingga saat ini, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem baru tersebut. Angka ini merupakan bagian dari target nasional yang lebih besar, yaitu mencapai 49 juta keluarga pendaftar. Dengan demikian, saat ini sekitar lebih dari 50 persen keluarga Indonesia telah terdaftar dalam sistem digitalisasi bantuan sosial yang baru.
“Telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi,” kata Presiden Prabowo.
Manfaat Ekonomi dan Efisiensi Waktu
Digitalisasi ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kurang mampu. Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Dengan sistem digital, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya atau gratis, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi ketidakpastian bagi keluarga yang menunggu bantuan sosial.
“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” tegas Prabowo.
Perluasan Program dan Dampak Nyata
Digitalisasi, lanjut Presiden Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung. Keduanya menjadi gambaran nyata dampak program perlindungan sosial. Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian, dengan upah Rp 700.000 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” jelas Prabowo.
Selain itu, hadir Margarelitha Rohi penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun ia masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.
“Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi (salah satu) penopang keluarganya,” kata Prabowo.
Ia menekankan, kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” pungkas Prabowo.
Frequently Asked Questions
Apa itu digitalisasi bansos?
Digitalisasi bansos adalah proses modernisasi pendaftaran dan pengelolaan bantuan sosial menggunakan sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses, mengurangi biaya, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Berapa target total keluarga yang akan terdaftar?
Target nasional adalah mencapai 49 juta keluarga pendaftar dalam sistem digitalisasi bantuan sosial. Saat ini, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar.
Program apa saja yang terdigitalisasi?
Program yang terdigitalisasi meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako (BPNT). Kedua program ini merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial nasional.
Apakah pendaftaran digitalisasi bansos gratis?
Ya, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya atau gratis. Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk berbagai keperluan pendaftaran.
Berapa lama waktu pemeriksaan kelayakan setelah digitalisasi?
Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memakan waktu 75-200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.