MPR Soroti Pengelolaan SDA hingga Perang Timur Tengah
MPR Soroti Pengelolaan SDA hingga Isu Perdamaian Global
Beritaterbaik.com – Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan kekayaan alam dan tata kelola ekspor Indonesia. MPR Soroti Pengelolaan SDA hingga isu-isu strategis lainnya dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa negara diminta memastikan sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus memperkuat penerimaan negara melalui kebijakan yang lebih terarah.
Ia mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi fondasi hukum pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Muzani mengutip pasal tersebut.
Kebijakan Ekspor Satu Pintu dan PT Danantara
Ia kemudian menyoroti kebijakan pemerintah mengenai tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut Muzani, kehadiran PT DSI diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
"Untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing atau praktik curang yang dilakukan di bawah tangan," ujarnya menjelaskan tujuan pembentukan badan tersebut.
Muzani menilai tata kelola tersebut juga penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Ia menegaskan pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam pidatonya, Muzani juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berjalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan visi MPR Soroti Pengelolaan SDA hingga aspek keberlanjutan jangka panjang.
Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, harus tetap memperhatikan kelestarian ekologi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah. MPR meminta seluruh pihak mengedepankan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan tidak menjadikan perang sebagai jalan keluar.
"Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara," kata Muzani saat berpidato.
Muzani menegaskan kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara harus dihormati. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang merasa berhak menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, MPR menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan belahan dunia lainnya. Muzani meminta diplomasi dikedepankan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan.
"Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan," ujarnya.
Muzani mengatakan perdamaian membutuhkan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan.
"Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai," tegasnya.
Dalam pidatonya, Muzani juga menyinggung sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurutnya, Indonesia harus bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional dan tidak memihak salah satu blok. Untuk informasi lebih lengkap, pembaca dapat mengakses Berita Liputan6 yang menyajikan update terkini seputar kebijakan pemerintah dan perkembangan nasional.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pidato MPR 2026
1. Kapan Sidang Tahunan MPR 2026 dilaksanakan? Sidang Tahunan MPR 2026 dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
2. Siapa Ketua MPR yang menyampaikan pidato? Ketua MPR yang menyampaikan pidato adalah Ahmad Muzani.
3. Apa tujuan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)? PT DSI dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.
4. Apa posisi MPR terkait konflik di Timur Tengah? MPR menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan meminta seluruh pihak mengedepankan diplomasi untuk menyelesaikan konflik.
5. Bagaimana politik luar negeri Indonesia menurut Muzani? Indonesia harus bebas dan aktif dalam menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional tanpa memihak salah satu blok kekuatan dunia.