Menteri LH: Semua Kekuatan Bekerja Padamkan Karhutla, Enggak Benar Kita Abai
Pemerintah Kerahkan Puluhan Ribu Personel untuk Menangani Karhutla
Beritaterbaik.com – Operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Pemerintah mengerahkan kekuatan lintas lembaga melalui pemadaman darat, pengawasan area terdampak, serta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penanganan karhutla dijalankan secara bersama-sama dan tidak diabaikan. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
“Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai,” kata Jumhur.
Penanganan Melibatkan Pemerintah hingga Masyarakat
Upaya pemadaman tidak hanya bergantung pada satu institusi. Pemerintah kabupaten dan provinsi ikut terlibat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, serta komunitas masyarakat di daerah terdampak.
Keterlibatan banyak unsur diperlukan karena kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang cepat, khususnya saat api muncul di lokasi yang luas atau sulit dijangkau. Pemadaman melalui darat membutuhkan koordinasi personel, akses menuju titik api, ketersediaan peralatan, dan pemantauan berkelanjutan agar api tidak kembali muncul.
Fokus pengerahan personel berada di sejumlah wilayah prioritas, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui jalur darat.
Presiden Prabowo Subianto menerima perkembangan penanganan karhutla dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Saat itu, pemadaman masih berjalan pada area dengan total luas sekitar 639 hektare yang tersebar di enam provinsi, terutama di kawasan Kalimantan dan Sumatra.
Penegakan Hukum Berjalan Bersamaan dengan Pemadaman
Selain memadamkan api, pemerintah menjalankan langkah penegakan hukum. Puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang dan memastikan pelaku yang diduga bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan.
Perhatian juga diberikan kepada perusahaan pemegang konsesi. Sebanyak 68 perusahaan telah dikenai penyegelan dan kini masih berada dalam tahap verifikasi. Proses ini penting untuk menilai kondisi di setiap lokasi secara cermat sebelum penetapan tanggung jawab dilakukan.
Jumhur menekankan penerapan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dalam penanganan kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban pemegang konsesi untuk menjaga dan mengendalikan kondisi wilayah yang berada dalam penguasaannya.
Namun, pemeriksaan terhadap perusahaan tidak dapat dilakukan secara seragam. Karakter lahan, bentuk pemanfaatan wilayah, serta kondisi kebakaran perlu diteliti satu per satu. Kebakaran di area konsesi yang belum dibuka memerlukan penilaian berbeda dibandingkan kebakaran di perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit.
Verifikasi Menentukan Langkah Lanjutan
Verifikasi dilakukan untuk membedakan kemungkinan adanya pembakaran yang disengaja dengan kasus ketika area perusahaan terdampak api dari faktor lain. Tahap ini menentukan tindak lanjut yang proporsional, termasuk kemungkinan penegakan hukum maupun langkah administratif terhadap pemegang konsesi.
Pemisahan kasus menjadi penting agar penanganan tidak hanya berorientasi pada jumlah lokasi yang terbakar, tetapi juga pada fakta di lapangan. Setiap titik kebakaran memiliki kondisi berbeda, mulai dari status lahan, penggunaan area, hingga pola penyebaran api.
Bagi masyarakat di wilayah rawan, penanganan karhutla juga berkaitan langsung dengan kualitas udara, aktivitas harian, dan keselamatan lingkungan sekitar. Karena itu, pemadaman cepat, patroli lapangan, pengawasan kawasan konsesi, serta penindakan terhadap pelanggaran menjadi rangkaian langkah yang saling melengkapi.
Pemerintah menempatkan operasi pemadaman dan proses penegakan hukum sebagai dua jalur yang berjalan bersamaan. Satu sisi bertujuan menghentikan api yang masih menyala, sementara sisi lain diarahkan untuk mengusut dugaan pelanggaran serta memperkuat tanggung jawab pengelola lahan di area rawan kebakaran.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menteri LH?Menteri LH is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menteri LH matter?Menteri LH matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.