KPK Buka Suara soal Menteri dengan ‘Kode RAMA’ yang Mencuat di Sidang Silmy Karim
KPK Tegaskan Proses Hukum Berjalan Usai Muncul Kode “RAMA” dalam Dakwaan Silmy Karim
Beritaterbaik.com – Persidangan dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing kembali menyorot adanya kode “RAMA” dalam uraian jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kode itu disebut berkaitan dengan seorang menteri yang diduga memperoleh setoran Rp40 juta setiap pekan.
Informasi tersebut terungkap dalam sidang perdana perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Jaksa membacakan surat dakwaan yang memuat dugaan pengumpulan uang dari biro jasa untuk memenuhi pembagian kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan mengacu pada alat bukti. Ia juga menampik adanya campur tangan terhadap langkah lembaga antirasuah dalam perkara tersebut.
“Yang pasti dalam sebuah penanganan perkara, tidak ada intervensi kepada KPK. Semuanya berprogres sesuai dengan bukti-bukti yang didapatkan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (30/10/2026).
Pemanggilan Pihak Lain Menjadi Kewenangan Penyidik
Ketika ditanya apakah sosok yang disebut melalui kode “RAMA” akan dimintai keterangan, Budi tidak memberikan kepastian. Ia menyatakan kebutuhan memanggil saksi atau pihak tertentu merupakan ranah penyidik dan berkaitan langsung dengan perkembangan pembuktian perkara.
Budi menjelaskan, sebuah berkas perkara yang telah dilimpahkan ke tahap penuntutan berarti proses penyidikan untuk perkara tersebut telah dinyatakan lengkap. Setelah itu, jaksa menyusun dakwaan dan memaparkannya di hadapan majelis hakim pada sidang pertama.
“Mengapa tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi A, saksi B, tentu itu sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan. Hanya saja, ketika perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, artinya proses penyidikannya sudah paripurna, sudah selesai, kemudian masuk ke tahap penuntutan, masuk ke proses penyusunan dakwaan, dan surat dakwaan dibacakan secara lengkap oleh jaksa penuntut umum KPK dalam sidang perdana hari ini,” sambung Budi.
Pernyataan tersebut menempatkan dakwaan sebagai awal dari pengujian terbuka di pengadilan, bukan akhir dari seluruh pertanyaan publik. Isi dakwaan memuat konstruksi perkara versi penuntut umum yang nantinya harus diuji melalui pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti, dan keterangan para terdakwa.
KPK juga belum bersedia menjelaskan apakah isu mengenai aliran uang itu pernah dibahas ketika pemeriksaan terhadap Silmy Karim berlangsung. Budi menyebut materi tersebut masih berkaitan dengan rincian penyidikan dan tidak dapat diungkapkan di luar ruang sidang.
“Yang pasti di tahap persidangan ini kan semuanya terbuka secara detail, secara lengkap, dan runut. Oleh karena itu, fakta yang muncul di dalam persidangan hari ini, mengenai adanya dugaan aliran uang tersebut, tentu ini masih akan terus diuji dalam proses pembuktian di agenda sidang-sidang berikutnya,” katanya.
Jaksa Uraikan Dugaan Pengumpulan Uang dari Biro Jasa
Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK Asril memaparkan dugaan pola pengumpulan uang setelah Silmy Karim dilantik menjadi Wamen Imipas, sekitar Oktober hingga November 2024. Pada periode itu, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra disebut memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi.
Keduanya diduga diperintahkan untuk menghimpun uang loket dari biro jasa dalam jumlah besar. Uang tersebut, sebagaimana dipaparkan jaksa, ditujukan untuk memenuhi jatah mingguan maupun bulanan sejumlah pejabat di kementerian.
“Pada Oktober–November 2024, Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi untuk memerintahkan pengumpulan uang loket dari biro jasa sebanyak-banyaknya guna memenuhi jatah bulanan/mingguan pejabat Kemenimipas,” ungkap jaksa Asril.
Di antara daftar pembagian yang dibacakan, terdapat kode “RAMA”. Jaksa menyebut kode itu digunakan untuk menyebut menteri, dengan nilai setoran yang disebut mencapai Rp40 juta setiap minggu.
“RAMA sebutan untuk Menteri sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap minggu,” ujar Asril.
Keterangan mengenai kode tersebut menjadi salah satu bagian dari dakwaan yang akan diperiksa lebih lanjut. Dalam proses pidana, penyebutan nama, jabatan, atau kode dalam surat dakwaan belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu. Nilai pembuktiannya akan ditentukan oleh rangkaian fakta yang diajukan di persidangan.
Persidangan Masih Berada pada Tahap Awal
Budi meminta publik menunggu perkembangan agenda sidang berikutnya. Ia tidak ingin mendahului proses hukum dengan berspekulasi mengenai kemungkinan pemanggilan seorang menteri atau saksi tambahan setelah isu kode “RAMA” muncul.
“Ini kan masih sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Setelah ini tentu akan bergulir, termasuk apakah kemudian ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang kiranya dibutuhkan dalam proses pembuktian perkara ini. Nanti kita tunggu sama-sama,” kata Budi.
Sidang lanjutan akan menjadi ruang bagi penuntut umum untuk menjelaskan dasar dakwaan secara lebih terperinci, sekaligus bagi para terdakwa untuk memberikan tanggapan melalui mekanisme yang tersedia. Pengadilan kemudian akan menilai apakah dugaan pengumpulan dan pembagian uang terkait layanan izin tinggal WNA dapat dibuktikan secara sah.
Bagi masyarakat, perkara ini juga menegaskan pentingnya pengawasan atas layanan administrasi keimigrasian. Perizinan tinggal bagi warga negara asing merupakan layanan yang memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum, kegiatan usaha, serta pengawasan lalu lintas orang. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam layanan tersebut perlu diuji secara transparan melalui proses hukum yang berjalan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK Buka Suara soal Menteri?KPK Buka Suara soal Menteri is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK Buka Suara soal Menteri matter?KPK Buka Suara soal Menteri matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.