Ketua Baleg DPR: RUU Reforma Agraria Selesai Senin
RUU Pengaturan Reforma Agraria Ditargetkan Masuk Paripurna pada 22 September 2026
Beritaterbaik.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di DPR ditargetkan mencapai tahap pengesahan dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 September 2026. Badan Legislasi DPR bersama pemerintah sedang menyiapkan rangkaian pembahasan agar rancangan aturan tersebut dapat segera dibawa ke tahap pengambilan keputusan.
Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyampaikan bahwa pembicaraan dengan pemerintah dimulai pada pekan ini. Tahap pembahasan substansi diharapkan dapat dituntaskan paling lambat Jumat, 18 September 2026. Apabila masih ada materi yang belum selesai, agenda akan diteruskan pada Sabtu, 19 September 2026.
“Timus-timsinnya bisa Kamis Jumat. Jadi, Senin kita sudah bisa selesai semuanya. Tapi kalaupun tidak, waktu-waktu inilah yang menjadi gambaran tahapan untuk yang kita lakukan,” kata Bob dalam rapat pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria bersama pemerintah di Baleg DPR, Rabu (16/9/2026).
Rapat Kerja Pleno Dijadwalkan 21 September
Setelah pembahasan materi selesai, Baleg DPR menjadwalkan rapat kerja pleno pada Senin, 21 September 2026. Rapat tersebut menjadi tahapan penting untuk mengambil keputusan sebelum rancangan undang-undang dibawa ke forum paripurna.
Bob meminta seluruh fraksi mempersiapkan pandangan mini masing-masing. Pandangan tersebut diperlukan dalam rapat kerja pleno sebagai bagian dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat DPR.
“Maka Senin 21 September sudah rapat kerja pleno untuk pengambilan keputusan. Pandangan mini fraksi dan sebagainya, disilakan untuk disiapkan, ya,” ujarnya.
Jika jadwal tersebut berjalan sesuai rencana, pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria akan dilakukan sehari setelah rapat kerja pleno. Bob berharap seluruh tahapan dapat dituntaskan dalam waktu yang telah disusun.
“Tanggal 22 sudah disahkan di paripurna, ya. Mudah-mudahan selesai itu,” kata Bob.
Arah Reforma Agraria yang Diinginkan Pemerintah
Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rancangan undang-undang itu. Pemerintah menempatkan reforma agraria sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah.
Reforma agraria dipandang tidak berhenti pada pemberian legalitas atas aset atau penerbitan sertifikat tanah. Kepastian mengenai status tanah memang penting, tetapi pemerintah juga menekankan perlunya dukungan agar tanah dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sarana produksi bagi masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan aset reform diharapkan dapat berlangsung sejalan dengan access reform. Pendekatan ini mencakup ketersediaan infrastruktur, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha, akses permodalan, hingga akses pasar. Dukungan tersebut dinilai diperlukan agar tanah tidak semata menjadi aset yang dimiliki, melainkan dapat digunakan secara produktif.
“Pemerintah berharap agar pelaksanaan aset reform dapat berjalan beriringan dengan akses reform melalui ketersediaan dukungan infrastruktur, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha, akses permodalan hingga akses pasar, guna mengubah tanah dari aset pasif menjadi sumber produksi aktif,” kata Edward.
Basis Data Tunggal dan Satu Peta
Pemerintah juga mengusulkan pengaturan mengenai basis data agraria tunggal yang terintegrasi. Selain itu, konsep satu peta diusulkan sebagai rujukan bersama bagi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan agraria.
Keberadaan data yang terintegrasi menjadi salah satu unsur yang diharapkan dapat memperjelas rujukan dalam pengelolaan agraria. Dalam konteks rancangan undang-undang ini, satu peta dan basis data bersama diproyeksikan membantu memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung penanganan konflik maupun sengketa agraria.
Bagi masyarakat, arah pengaturan tersebut penting karena urusan tanah berkaitan langsung dengan tempat tinggal, kegiatan usaha, ruang produksi, dan berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kepastian mengenai penguasaan serta pemanfaatan tanah juga menjadi bagian dari tujuan yang hendak diperkuat melalui rancangan regulasi ini.
Rangkaian jadwal yang disusun Baleg DPR menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria memasuki fase penentuan. Pembentukan tim perumus dan tim sinkronisasi dijadwalkan berlangsung pada Kamis dan Jumat, kemudian pembahasan dapat diteruskan hingga Sabtu apabila diperlukan. Tahap berikutnya adalah rapat kerja pleno pada 21 September, sebelum target pengesahan dalam rapat paripurna sehari sesudahnya.
Hasil akhir pembahasan akan menentukan bentuk pengaturan reforma agraria yang disepakati DPR dan pemerintah. Fokusnya mencakup keadilan dalam penguasaan hingga pemanfaatan tanah, penguatan kepastian hukum, dukungan agar tanah produktif, serta pembentukan rujukan data agraria yang terpadu.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ketua Baleg DPR?Ketua Baleg DPR is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ketua Baleg DPR matter?Ketua Baleg DPR matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.