Kepala BPK Jateng Turut Terjaring OTT KPK di Klaten
KPK Amankan 20 Orang dalam OTT di Klaten, Kepala BPK Jateng Termasuk yang Diperiksa
Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Dari total pihak yang diamankan, terdapat dua aparatur sipil negara dari lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu di antaranya merupakan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. KPK masih menghimpun keterangan awal untuk mengurai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi latar belakang operasi ini.
"Jadi pihak-pihak dari ASN BPK ada dua orang, benar salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jumat (16/10/2026).
Pemeriksaan Berlangsung di Klaten dan Jakarta
Mayoritas pihak yang terjaring operasi berada di Klaten. Sebanyak 19 orang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Klaten. Sementara satu orang lainnya diamankan di Jakarta dan dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK.
Pemisahan lokasi pemeriksaan dilakukan karena penindakan berlangsung di dua wilayah. KPK menyatakan seluruh informasi yang diperoleh dari para pihak masih didalami pada tahap awal, sehingga konstruksi perkara serta peran masing-masing orang belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
"Nanti masih kami akan dalami dalam permintaan keterangan awal di pemeriksaan beberapa pihak di Klaten," ucap Budi.
Budi menjelaskan bahwa tim KPK mengamankan para pihak tersebut di Klaten dan Jakarta. Keberadaan pejabat daerah, ASN pemerintah kabupaten, unsur BPK, serta pihak swasta dalam operasi yang sama menjadi bagian dari materi pemeriksaan penyidik.
"Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang. Salah satunya adalah Bupati Klaten, di mana para pihak tersebut diamankan di wilayah Klaten dan Jakarta," kata Budi.
Hingga pemeriksaan awal rampung, status hukum seluruh pihak yang diamankan masih menunggu keputusan KPK. Dalam mekanisme operasi tangkap tangan, penyidik mengumpulkan bukti dan keterangan dalam waktu yang terbatas sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Uang Tunai Sekitar Rp1 Miliar Diamankan
Selain membawa sejumlah orang untuk diperiksa, tim KPK turut menyita uang tunai sebagai barang bukti. Nilai awal uang yang diamankan diperkirakan sekitar Rp1 miliar, meski penghitungan saat itu masih berlangsung.
"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," kata Budi dalam keterangannya.
Barang bukti berupa uang tunai menjadi salah satu unsur yang sedang ditelusuri kaitannya dengan peristiwa di Klaten. KPK belum menyampaikan rincian asal uang tersebut, pihak yang diduga menerima atau menyerahkannya, maupun pembagian peran dari orang-orang yang diamankan.
Pemeriksaan atas aliran uang, komunikasi antarpihak, dan dokumen yang relevan akan menentukan arah penanganan perkara. Penjelasan lebih lengkap biasanya disampaikan setelah KPK menyelesaikan pemeriksaan awal dan menetapkan status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
Dugaan Berkaitan dengan Pengadaan, Perizinan, dan Audit
KPK menyebut perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara. Area yang didalami mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain yang berhubungan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD.
"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi.
Selain dugaan penerimaan yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah, KPK juga menelusuri dugaan pemberian suap kepada oknum BPK dalam kaitannya dengan proses audit. Kehadiran dua ASN BPK dalam operasi ini menjadi bagian penting dari pemeriksaan tersebut.
"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," jelas Budi.
Audit memiliki fungsi penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, dugaan adanya pemberian kepada pihak yang terkait dengan proses audit akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan untuk melihat apakah terdapat kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan.
Perkara ini juga menyoroti keterkaitan sejumlah proses di pemerintahan daerah, mulai dari pengadaan dan perizinan hingga hubungan dengan OPD serta pemeriksaan audit. Namun, dugaan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman dan belum dapat dipandang sebagai kesimpulan akhir terhadap pihak mana pun.
KPK menyatakan pihak-pihak yang diamankan di Klaten terus dimintai keterangan secara intensif di Polres Klaten, sedangkan pemeriksaan terhadap orang yang diamankan di Jakarta berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.
"Untuk pihak-pihak yang diamankan di wilayah Klaten saat ini masih menjalani permintaan keterangan secara intensif di Polres Klaten. Dan untuk pihak yang diamankan di wilayah Jakarta, saat ini juga sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," jelas Budi.
Publik masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan KPK, termasuk penjelasan mengenai dugaan peristiwa, bukti yang ditemukan, dan status hukum para pihak. KPK belum memerinci perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut karena proses pengumpulan keterangan masih berjalan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kepala BPK Jateng Turut Terjaring OTT KPK?Kepala BPK Jateng Turut Terjaring OTT KPK is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kepala BPK Jateng Turut Terjaring OTT KPK matter?Kepala BPK Jateng Turut Terjaring OTT KPK matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.