DPRD Depok Bongkar Temuan di Puskesmas Tapos Usai Insiden Ibu Hamil
DPRD Depok Telusuri Layanan Puskesmas Tapos Setelah Insiden pada Ibu Hamil
Beritaterbaik.com – Komisi D DPRD Kota Depok mendatangi UPTD Puskesmas Tapos menyusul dugaan persoalan penanganan medis terhadap seorang ibu hamil yang akhirnya kehilangan calon bayinya dan harus menjalani pengangkatan rahim. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali kronologi, menilai kelayakan layanan, serta memeriksa penerapan standar pelayanan di fasilitas kesehatan itu.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menyampaikan bahwa peninjauan lapangan belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai penyebab insiden. Dewan masih menghimpun keterangan dari berbagai pihak, termasuk rumah sakit penerima rujukan dan dokter konsultasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
"Kita ke sini memang meninjau, terkait dengan pertama kelayakan, kemudian prosedur standar pelayanan yang ketiga adalah intinya rangkaian peristiwanya," ujar Siswanto, Kamis (1/10/2026).
Proses Rujukan Menjadi Sorotan
Salah satu hal yang dicatat Komisi D adalah mekanisme rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit. Siswanto menyebut terdapat pertanyaan terkait pilihan rumah sakit yang diberikan kepada pasien. Dalam proses yang dinilai sesuai ketentuan Permenkes, puskesmas seharusnya dapat menyampaikan sejumlah pilihan rumah sakit bagi pasien yang memerlukan perawatan lanjutan.
"Memang ada beberapa catatan kami tadi, di antaranya terkait dengan proses rujukan," ucap Siswanto.
Pada kasus ini, DPRD menemukan bahwa rujukan disebut hanya diarahkan ke satu rumah sakit. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pihak puskesmas juga disebut tidak memiliki kewenangan untuk memantau kelanjutan penanganan pasien setelah rujukan diterima rumah sakit tujuan.
"Dalam kasus ini tidak dilakukan, cuma satu rumah sakit itu saja masalahnya. Celakanya pihak Puskesmas juga tidak punya kewenangan untuk mengakses setelah pasien dirujuk ke sana," jelas Siswanto.
DPRD juga akan meminta klarifikasi dari dokter konsultasi yang menjadi rujukan pertimbangan bagi Puskesmas Tapos. Dokter tersebut disebut memiliki peran dalam saran rujukan pasien ke rumah sakit. Pemeriksaan terhadap seluruh pihak diperlukan agar rangkaian keputusan medis dan administratif dapat dipahami secara utuh.
"Jadi kami belum dapat kita simpulkan sebetulnya," terang Siswanto.
Keluhan Keluarga Turut Didengar
Selain menelaah prosedur, anggota DPRD mendengarkan keluhan keluarga pasien mengenai pelayanan di UPTD Puskesmas Tapos. Salah satu keluhan yang disampaikan berkaitan dengan keberadaan anak seorang bidan yang disebut bermain dan berlari di sekitar area persalinan saat proses pelayanan berlangsung.
Bagi keluarga pasien, suasana ruang persalinan semestinya mendukung ketenangan ibu yang sedang menjalani proses melahirkan. DPRD menilai keluhan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait kenyamanan pasien dan pengaturan area layanan yang bersifat sensitif.
"Kalau ada tindakan yang itu memang mengecewakan pihak pasien memang ada. Misalkan tadi terakhir ada anaknya bidan yang lari-larian saat proses persalinan dan sebagainya. Mungkin dianggap mengganggu konsentrasi pasien dalam proses persalinan," ungkap Siswanto.
Dalam kunjungan itu, Komisi D memeriksa ruang persalinan dan melihat kondisi pasien yang sedang memperoleh penanganan. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang tidak hanya difokuskan pada satu peristiwa, melainkan juga pada kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Depok.
Evaluasi Fasilitas dan Tenaga Medis
DPRD Kota Depok berencana meninjau sarana, prasarana, kapasitas ruang, serta kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas lain. Evaluasi dapat mencakup kebutuhan tempat tidur, tambahan petugas medis, penyesuaian anggaran, dan kecukupan ruang pelayanan.
"Nanti kita kaji, kita diskusikan di Komisi D termasuk nanti konsekuensi-konsekuensinya, misalkan nambah bed ini nambah tenaga medisnya nambah anggarannya, ruangannya dan sebagainya," tutur Siswanto.
Peninjauan ini memiliki arti penting karena puskesmas menjadi salah satu pintu awal pelayanan kesehatan masyarakat. Ketika pasien membutuhkan penanganan yang tidak dapat dipenuhi di fasilitas tersebut, komunikasi yang jelas, prosedur rujukan yang tepat, dan kesiapan fasilitas penerima menjadi bagian penting dari keselamatan pasien.
"Tugas kami adalah memperbaiki layanan kesehatan kemudian menjaga keselamatan warga Kota Depok," tegas Siswanto.
Keluarga Meminta Penjelasan
Peristiwa ini sebelumnya memicu kedatangan sejumlah warga ke UPTD Puskesmas Tapos. Keluarga pasien meminta penjelasan dan tanggung jawab setelah calon bayi dari seorang perempuan berinisial IN (31) meninggal dunia. IN sedang mengandung anak keduanya dengan usia kehamilan sembilan bulan.
Ayah pasien, Kusmoyo, menyampaikan bahwa putrinya selama masa kehamilan menjalani pemeriksaan di Puskesmas Tapos. Saat datang untuk pemeriksaan menjelang persalinan, korban didampingi suaminya dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB untuk memperoleh pelayanan medis.
"Awalnya pun berobatnya ke sini periksanya Puskesmas Tapos, sesuai pembimbingan bidan yang ada di sini," jelas Kusmoyo.
Pada Rabu, 23 September 2026 pukul 01.05 WIB, korban dirujuk ke rumah sakit karena memerlukan penanganan medis serta peralatan yang lebih lengkap. Namun, keluarga menyatakan calon bayi tidak dapat diselamatkan. Setelah itu, rahim pasien harus diangkat, sehingga keluarga menyebut kondisi tersebut berdampak permanen terhadap kemungkinan pasien untuk melahirkan kembali.
"Ternyata cucu saya itu meninggal, tidak selamat. Rahim anak saya, ibu bayinya itu diangkat. Jadi, itu sudah cacat permanen. Nggak bisa melahirkan lagi. Itu yang saya nggak terima kayak gitu," tegas Kusmoyo.
Kusmoyo menduga terdapat kelalaian dalam penanganan yang diterima putrinya di Puskesmas Tapos. Dugaan itu kini menjadi bagian dari materi yang akan didalami DPRD melalui pemeriksaan keterangan dari puskesmas, dokter konsultasi, serta rumah sakit yang menangani pasien setelah rujukan dilakukan.
Hasil pendalaman tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi keluarga sekaligus menjadi dasar perbaikan mutu layanan kesehatan ibu dan bayi di Kota Depok.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPRD Depok Bongkar Temuan di Puskesmas?DPRD Depok Bongkar Temuan di Puskesmas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPRD Depok Bongkar Temuan di Puskesmas matter?DPRD Depok Bongkar Temuan di Puskesmas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.