DPR Desak Kebakaran Hutan Ditetapkan jadi Bencana Nasional
DPR Desak Kebakaran Hutan Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
Beritaterbaik.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. DPR desak kebakaran hutan ditetapkan dengan status tersebut agar penanganan dapat diperkuat, terutama melalui dukungan anggaran serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak asap dan kebakaran.
Daniel Johan, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I, menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi perhatian utama. Menurut dia, status bencana nasional diperlukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan lebih maksimal di Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain yang mengalami dampaknya.
Kebutuhan Warga Terdampak Karhutla Harus Dipenuhi
Ia meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat di daerah pedalaman. Kebutuhan dasar seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan perlu tersedia bagi warga yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Anggaran tentu sangat terbatas sehingga masih banyak yang belum maksimal dalam penanganan, baik sarana dan prasarana yang masih terbatas,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).
Daniel mengakui pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pemadaman. Upaya tersebut antara lain water bombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman melalui jalur darat. Namun, ia menilai langkah itu perlu diperkuat karena tantangan di lapangan masih besar.
Kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga kedalaman tertentu membuat api lebih sulit dipadamkan. Situasi ini, menurut Daniel, menunjukkan pentingnya mitigasi dan antisipasi sebelum kebakaran meluas. Pemadaman harus dilakukan secara masif sambil memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.
Dukungan Anggaran dan Perlindungan Relawan
DPR desak kebakaran hutan ditetapkan sebagai bencana nasional juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan penanganan yang lebih kuat. Daniel menyatakan DPR siap mendukung tambahan alokasi anggaran melalui fungsi politik anggaran agar sarana, prasarana, dan bantuan kemanusiaan dapat ditingkatkan.
Menurut dia, DPR telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal kebakaran terjadi. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan status tersebut. Meski demikian, DPR mendukung penuh apabila pemerintah memutuskan menjadikan karhutla sebagai bencana nasional.
“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.
Selain warga, Daniel meminta pemerintah memperhatikan para relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman. Ketersediaan makanan, minuman, seragam yang aman, masker, dan perlengkapan pemadam perlu dipastikan. Ia juga menilai relawan layak memperoleh insentif atas keterlibatan mereka dalam menghadapi karhutla.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran
Dalam aspek penegakan hukum, Daniel mendesak aparat menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, khususnya korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ia menilai pencabutan izin usaha saja belum cukup untuk menciptakan efek jera tanpa tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
“Negara harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.
Ia mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak terbatas pada gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan juga memengaruhi aktivitas ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, serta hubungan antarnegara. Karena itu, DPR desak kebakaran hutan ditetapkan sebagai bencana nasional sebagai bagian dari dorongan agar penanganannya dilakukan secara menyeluruh.
FAQ Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Mengapa status bencana nasional didorong untuk karhutla?
Status tersebut dinilai dapat membantu memaksimalkan dukungan anggaran, koordinasi penanganan, pemadaman, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Bantuan apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak?
Masyarakat, terutama di wilayah pedalaman, membutuhkan perlindungan kesehatan dan kebutuhan dasar seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, serta pangan.
Apa tantangan terbesar dalam memadamkan karhutla?
Lahan gambut yang kering dan terbakar hingga kedalaman tertentu membuat api sulit dijangkau dan dipadamkan. Karena itu, pemadaman membutuhkan langkah terpadu melalui udara, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat.
Apa yang diminta DPR terkait pelaku pembakaran?
DPR meminta penindakan tegas dan hukuman berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti bertanggung jawab, agar menimbulkan efek jera.