BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar, DPRD Soroti Kredit Macet hingga Tata Kelola
DPRD Kota Bandung Tuntut Perbaikan Internal Sebelum Suntik Modal ke BPR
Beritaterbaik.com – Panitia Khusus 18 DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa penyertaan modal baru ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kota Bandung tidak boleh dilakukan secara otomatis. Sebelum anggaran daerah dialokasikan untuk memperkuat permodalan, akar masalah yang membuat entitas tersebut terus merugi harus diidentifikasi secara tuntas.
Kerugian Kumulatif Capai Rp70 Miliar
Berdasarkan laporan keuangan periode 2023–2024 yang menjadi bahan telaah Pansus 18, akumulasi kerugian BPR Kota Bandung disebut telah menyentuh angka sekitar Rp70 miliar. Fakta inilah yang memicu kekhawatiran serius di ruang sidang DPRD, mengingat perusahaan tersebut sebelumnya sudah beberapa kali menerima suntikan permodalan dari pemerintah daerah tanpa menunjukkan perbaikan berarti.
"Saya heran BPR Kota Bandung sudah beberapa kali mendapat tambahan modal tetapi tetap merugi. Harus dilihat apa yang sebenarnya terjadi di internal perusahaan," ujar Erick Darmadjaya, anggota Pansus 18 DPRD Kota Bandung.
Tiga Titik Masalah yang Disoroti
Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroda BPR Kota Bandung, Pansus 18 mengidentifikasi setidaknya tiga persoalan struktural yang menghambat pemulihan kinerja:
Pertama, rasio kredit macet yang masih tinggi. Kedua, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman. Ketiga, potensi ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Seluruh temuan dan catatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diminta menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan lanjutan terhadap BPR.
Perbandingan dengan BPR di Daerah Lain
Hasil studi banding ke sejumlah wilayah menunjukkan pola yang berbeda: BPR di daerah lain yang memperoleh tambahan permodalan umumnya beroperasi dalam kondisi sehat dengan prospek kinerja positif. Kondisi ini kontras dengan situasi BPR Kota Bandung yang masih terjebak dalam persoalan internal dan terus membukukan kerugian.
DPRD juga mengingatkan agar pengalaman buruk di tempat lain tidak terulang. Dalam forum Pansus, disebutkan adanya BPR di daerah lain yang akhirnya harus dilikuidasi setelah bermasalah berkepanjangan. Salah satu rujukan konkret adalah BPR di Kota Cirebon yang ditutup setelah melewati periode persoalan yang cukup panjang. Kasus itu menjadi alarm agar masalah di BPR Kota Bandung ditangani segera sebelum meluas.
Modal Bukan Jalan Keluar
"Tambahan modal bukan solusi utama. Yang terpenting adalah membenahi internal perusahaan agar BPR Kota Bandung sehat, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tegas Erick.
DPRD menekankan bahwa setiap rupiah yang masuk ke BPR pada hakikatnya berasal dari APBD, yakni uang masyarakat Kota Bandung. Oleh karena itu, penggunaannya wajib menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar menutup lubang kerugian. Sebelum keputusan penambahan modal diambil, DPRD menuntut adanya tata kelola yang lebih baik, manajemen profesional, serta strategi perbaikan kinerja yang jelas.
Pembahasan Raperda Masih Berlanjut
Sampai saat ini, arah Pansus 18 belum condong ke opsi likuidasi. Fokus utama tetap pada evaluasi menyeluruh kondisi perusahaan dan penyempurnaan substansi Raperda. DPRD berupaya merumuskan formula terbaik agar BPR Kota Bandung dapat dipulihkan dan kembali berfungsi sebagai perusahaan daerah yang sehat serta berorientasi pada kepentingan publik. Proses pendalaman berbagai hambatan kinerja akan terus dilakukan hingga pembahasan Raperda tuntas.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar?BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar matter?BPR Kota Bandung Rugi Rp70 Miliar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.